RSS

KPK Lacak Rekening, Pemda Se-Lampung Cuek

04 Jan

kpk

BANDARLAMPUNG – Para pejabat kabupaten/kota di seluruh Indonesia, termasuk Lampung, terancam berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga musuh koruptor itu tengah melacak ke mana bunga tunjangan profesi pendidik (TPP) yang selama ini diendapkan di rekening pemerintah daerah (pemda).

Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Irjen Kemendikbud) Haryono Umar mengatakan, langkah menggandeng KPK dilakukan selain untuk pencegahan sekaligus penindakan. ’’Hampir seluruh pemkab/pemkot mengendapkan TPP ke rekening pemda,’’ katanya kemarin.

Menurut Haryono, tunjangan pendidikan yang langsung ditransfer ke daerah jumlahnya terus bertambah. Pada 2013 ini saja, besarnya mencapai Rp220 triliun. Sebesar Rp128 triliun di antaranya untuk gaji guru di daerah. ’’Khusus untuk tunjangan guru tahun ini sebesar Rp47 triliun. Jadi, T (triliun, Red) semua, tak ada yang M (miliar),’’ kata Haryono.

Haryono menduga, belum disalurkannya dana Rp10 triliun yang mestinya menjadi hak guru itu disebabkan lemahnya sistem pengawasan di daerah. Dua pihak yang dia soroti adalah Inspektorat Pengawas Daerah (Irwasda) dan DPRD-nya.

Inspektorat di daerah berdalih kurang dana sehingga tidak mampu melakukan pengawasan secara optimal. ’’Kalau tak ada bensin, ya bagaimana bisa jalan? Itu alasan mereka,’’ ujar Haryono.

Mestinya, harap dia, DPRD mengalokasikan anggaran yang pantas bagi aparat pengawasan di daerah. ’’Mestinya DPRD peduli dong, ini masalah pendidikan, menyangkut kualitas bangsa pada masa depan,’’ kata Haryono.

Sementara, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) meminta supaya KPK mempercepat proses penyelidikan. ’’Sudah banyak para guru yang dirugikan. Apalagi uang ini dipotong,’’ desak Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra Uchok Sky Khadafi.

Buruknya birokrasi yang mahal itu, menurut Uchok, setelah uang ditransfer pusat ke daerah, ternyata tidak diberikan secara langsung dan tidak diberikan secara keseluruhan apa yang menjadi haknya para guru.

Dia juga melihat permasalahan lain, di mana masih ada guru-guru yang belum memiliki rekening pribadi. ’’Yang menjadi masalah adalah para guru yang selama ini tidak punya rekening pribadi. Inilah yang akan menjadikan ’’makanan’’ empuk buat birokrat,’’ ujarnya.

Terpisah, pemerintah kabupaten/kota di Lampung mengakui bahwa dana TPP untuk guru memang mengendap. Kendati demikian, tidak melulu disebabkan adanya penyimpangan.

Pemicunya adalah dana yang disalurkan pusat ke masing-masing kabupaten/kota tidak mencukupi untuk dibayarkan kepada guru penerima. Sehingga dana terpaksa diendapkan di rekening pemda.

Persoalan lain yakni saat menyusun anggaran bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan masih mengacu pada data jumlah penerima TPP 2011. Sedangkan yang terjadi di sejumlah daerah banyak guru yang lulus sertifikasi pada akhir 2011 dan berhak mendapatkan TPP mulai Januari 2012.

’’Jadi mestinya pemerintah pusat juga memikirkan hal ini,’’ kata Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disidikpora) Lampung Timur Antoni Siaga Putra melalui Kasi Tenaga dan Edukatif Tabrani Hasyim kemarin.

Untuk Kabupaten Lamtim, kata Tabrani, hingga kemarin TPP bagi 3.784 guru di Lamtim memang baru dapat dibayarkan selama 10 bulan. ’’Sedangkan dana dari pemerintah pusat tidak mencukupi untuk membayar TPP selama 12 bulan. Masih ada Rp3 miliar yang tersisa,’’ terangnya.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 34/PMK.07/2012, alokasi dana TPP bagi 3.784 guru di Lamtim sebesar Rp130,2 miliar. Sedangkan dana yang dibutuhkan untuk membayar TPP selama 12 bulan mencapai Rp151 miliar.

Dilanjutkan, dana TPP ditransfer ke kas daerah Lamtim selama 4 tahap setiap 3 bulan sekali (triwulan). Untuk setiap triwulan, Lamtim ditransfer Rp32.574.498.750.

Dari total, dana TPP yang telah diterima hingga kemarin masih tersisa Rp3 miliar. Sehingga untuk menutupi dana TPP selama 2 bulan masih mengalami kekurangan dana Rp25.122.784.773 miliar. ’’Kami belum dapat memastikan kapan kekurangan dana TPP selama 2 bulan dapat disalurkan,’’ urainya.

Senada, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Metro Imam Santoso mengatakan, temuan Irjen Kemendikbud Haryono Umar tidak berdasar.

Selama ini, kata Imam, realisasi pencairan TPP tidak diimbangi dengan data konkret jumlah guru dengan nilai anggaran yang selama ini disalurkan. Dalam realisasinya, BPKAD Kota Metro menyebutkan adanya ketimpangan data guru atau penerima TPP yang disalurkan lewat APBN ke kas daerah. Kondisi inilah yang menjadi beban APBD.

’’Kita berpikir rasional sajalah. Jumlah PNS atau guru setiap tahun bertambah. Belum lagi mereka yang mengantongi sertifikasi. Sementara pagu anggaran telah ditetapkan lewat APBN tidak menyesuaikan dengan jumlah guru penerima TPP yang terus bertambah. Artinya, ada ketidaksinkronan antara anggaran yang disalurkan dengan jumlah penerima yang terus bertambah,’’ tegas Imam.

Untuk Kota Metro, sambung Imam, jumlah guru yang telah mengantongi sertifikasi sebanyak 1.459 orang. Sedangkan anggaran yang digelontorkan dari Kementerian Keuangan nilainya hanya cukup untuk membayar TPP guru selama 10 sampai 11 bulan.

’’Pada 2012, misalnya. Pusat menyalurkan anggaran Rp50 miliar. Jumlah itu hanya cukup untuk membayar TPP guru sebanyak 10 bulan. Sementara kewajiban kita di daerah dituntut untuk membayar penuh dalam kurun waktu 12 bulan,’’ paparnya.

Kondisi ini belum dihitung dengan kenaikan gaji PNS sekitar 7 persen dari gaji pokok yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Belum lagi gaji ke-13 yang sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk membayarnya.

’’Kalau dibilang membebani, jelas membebani APBD. Nah, kalau pemerintah pusat akan menarik anggaran sekitar Rp3 miliar sisa dana TPP yang ada di kas daerah, ya monggo (silakan) saja. Wah, kami sangat bersyukur karena itu menjadi beban kami. Silakan saja, kapan diminta kami siap mengembalikan. Itu bukan masalah,’’ tegas Imam.

Selama ini, Pemkot Metro telah menalangi sekitar Rp300 juta untuk memenuhi TPP. Bahkan, pemkot sanggup menalangi anggaran TPP hingga 12 bulan dengan catatan ada regulasi atau aturan yang memperbolehkan.

’’Kalau melebih anggaran dari total pagu yang diberikan pemerintah pusat, jelas kami yang disalahkan. Ini adalah disclaimer. Ini akan menjadi temuan BPK. Bukannya menjadi pahlawan, malah sebaliknya menjadi pecundang! Apa pun bentuknya, kami akan memenuhi mekanisme yang berlaku. Jadi, pusat harus perhatikan pula perhitungan yang ada,’’ ucapnya.

Selain Lamtim dan Kota Metro, Pemkab Tanggamus juga mengakui dana TPP di wilayahnya masih tersisa Rp2,1 miliar. Alasannya pun sama. Kemendikbud tidak fair menggelontorkan dana tanpa melihat kebutuhan penerima.

Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DP2KAD) Tanggamus Drs. Hilman Yoscar mewakili Kepala DP2KAD Drs. M. Jauhari Syafi’i mengatakan, dana TPP yang dibayarkan itu hanya untuk 10 bulan. Yakni Januari–Oktober 2012. ’’Jadi inilah yang menyebabkan masih tertunggaknya pembayaran TPP guru pada 2012,’’ katanya.

TPP di Kabupaten Pringsewu pun sama. ’’Mayoritas memang belum terbayarkan. Penyebabnya karena alokasi anggaran dari pemerintah pusat kurang lebih Rp75 miliar untuk tahun ini memang tak mencukupi untuk pembayaran TPP bagi 2.420 guru yang menjadi penerimanya,’’ kata Kabid Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan Pariwisata Pringsewu Drs. Ateng Sutendi mewakili Kadis-nya, Samsir, M.M.

Di bagian lain, Forum Martabat Guru Independen (FMGI) Kota Bandarlampung Suprihatin, S.Pd. meminta keterlambatan pembayaran tunjangan sertifikasi guru (TSG) harus diusut tuntas. Apalagi kini mulai jelas di mana letak permasalahannya. Yaitu seperti yang diungkapkan Kemendikbud bahwa ada Rp10 triliun anggaran TSG yang mengendap di rekening pemkab dan pemkot.

’’Kalau selama ini kan daerah lempar tangan. Mereka selalu beralasan dananya belum disalurkan pusat. Nah, dengan adanya pernyataan Kemendikbud ini kan sudah jelas kalau tunjangan itu telah disalurkan. Jadi daerah tidak bisa berkelit lagi. Kesalahan ada pada mereka,’’ ucap Suprihatin.

Karena itu, pihaknya sangat mendukung kalau penanganan masalah ini diserahkan ke KPK. ’’Sebab, itu sudah jelas merupakan tindak pidana dengan menahan-nahan hak guru untuk mendapatkan bunganya. Apalagi hingga kini masih banyak daerah yang belum mencairkan tunjangan itu secara keseluruhan,” ujarnya.

Contohnya, lanjut Suprihatin, Kabupaten Lampung Tengah yang hingga kini belum membayarkan TSG 2012 selama empat bulan. Kemudian Tulangbawang yang juga menunggak empat bulan dan Bandarlampung dua bulan.

’’Hal ini mestinya bisa diselesaikan di daerah kalau Inspektorat-nya bertindak. Tapi, yang terjadi kan Inspektorat itu diam saja, tidak berani berbuat apa-apa karena mereka memang di bawah naungan pemda. Karena itu, supaya tuntas, kami minta KPK saja yang mengusutnya,” ucapnya.

Ke depan, agar tidak terjadi keterlambatan lagi, Suprihatin mengusulkan agar pencairan tunjangan untuk guru PNS yang selama ini dipegang kabupaten/kota dialihkan ke provinsi.

’’Sebab, selama ini tunjangan untuk guru honorer yang disalurkan provinsi tidak ada kendala. Semuanya berjalan lancar. Seperti pada 2012, kami sudah menerima seluruh tunjangan pada 17 Desember. Nah, ini yang harus dijadikan pijakan Kemendikbud dalam mengambil kebijakan,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandarlampung Drs. Sukarma Wijaya menegaskan kalau untuk Bandarlampung tidak ada dana yang mengendap di rekening daerah.

’’Untuk kita sudah selesai, tuntas. Semua telah disalurkan. Karena memang Pak Wali Kota juga selalu mengingatkan agar jangan sampai tunjangan sertifikasi guru ini macet,” ungkapnya saat ditemui usai menghadiri rapat senat terbuka FKIP Unila kemarin.

Saat disinggung masih ada guru yang tunjangannya belum dibayarkan selama dua bulan, Sukarma menjelaskan bahwa itu karena izin atau persetujuan dari direktorat tentang sertifikasi mereka baru keluar.

’’Kami membayarkan sesuai data yang ada. Selain itu, kuota guru yang akan menerima kan cukup banyak. Sementara ketersediaan dananya terbatas. Ini juga yang menjadi kendala,” tuturnya.
Namun, Sukarma meminta kepada mereka untuk tidak cemas. Sebab, hal itu sudah diusulkan agar pada 2013 ini dibayarkan. (wid/ful/ehl/sag/gyp/rud/jpnn/c2/ary)

Source : http://www.radarlampung.co.id

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Januari 4, 2013 in Serba-Serbi

 

Tag:

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: